Organisasi pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, walaupun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghituan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Bawaslu Brebes
sejarah Badan Pengawas Pemilu

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.

Bawaslu Brebes

Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu
Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

depan kantor bawaslu Brebes

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Dalam perjalanannya Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2003, Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, dalam Undang-Undang ini Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dalam Undang-Undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi.

Keempat Undang Undang No. 7 Tahun 2017, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses mediasi maupun sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Brebes pertama terbentuk pada periode 2018-2023 yang terdiri dari lima komisioner, yakni Wakro (Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga), Anisul Fuad (Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu), M.A. Ma’ruf (Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia), Rudi Raharjo (Divisi Hukum Data dan Informasi) dan Yunus Awaludin Zaman (Divisi Penindaakan dan Penanganan Pelanggaran).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 3 orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Brebes didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Kepala Sekretariat). Kedudukan Sekretaris didukung oleh Tenaga Pendukung Teknis dari unsur PNS dan Tenaga Pendukung dari non PNS dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki jajaran yang bersifat Ad-hoc di tingkat Kabupaten/Kota yang dikenal dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota.

Belakangan, lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang banyak merubah struktur, kewenangan, fungsi dan tugas Bawaslu. Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah berbentuk permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam masih bersifat adhoc.

Di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Brebes dipimpin oleh 5 orang anggota. Dari lima anggota itu dibagi ke lima koordinator divisi, yaitu Divisi Pengawasa (Wakro) sekaligus menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Brebes ; divisi hukum, data dan informasi (Rudi Raharjo) ; Divisi SDM (M.A Ma’ruf) ; Divisi Sengketa (Anisul Fuad) ; Divisi Penindakan (Yunus Awaludin Zaman) ; dan Roda Bawaslu Kabupaten Brebes dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.
Alamat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes di Jalan MT Haryono No 72 Brebes. No telephon (0283) 4511993. Kunjungi juga website nya di brebes.bawaslu.go.id

Brebes Tegal

0 / 5

Your page rank:

Top 10 Pilihan Jurusan Kuliah 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code